ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK (Penggolongan Jenis Pajak) 5

Pajak dapat digolongkan ke berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu.

1. Menurut Administrasi Perpajakan

Menurut administrasi perpajakan, pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua pajak tersebut dapat dilihat dari segi yuridis dan segi ekonomis. a. Pajak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara periodik (setiap tahun atau setiap masa), yaitu secara berulang-ulang berdasarkan suatu penetapan dan berkohir. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh). Pajak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak  di mana beban pajaknya tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. b. Pajak tidak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara insidental, yaitu pada saat adanya tatbestand (berupa suatu keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang mengakibatkan utang pajak timbul) dan tidak menggunakan kohir. Misalnya, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa.

Pajak tidak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak di mana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain, artinya antara mereka yang menjadi wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak itu merupakan pihak yang berbeda.

Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak ini dikenakan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) yaitu pengusaha yang dalam lingkungan kerjanya menyerahkan barang dan/atau jasa kena pajak. Dalam hal ini yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha kena pajak itu sendiri, sedangkan yang benar-benar memikul beban pajaknya adalah konsumen yang membeli dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa dari pengusaha yang bersangkutan. Oleh karena itulah, dalam hal ini pengusaha kena pajak mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain sehingga dalam hal ini ada beberapa pihak. Pertama, mereka yang menjadi penanggung jawab pajak (wajib pajak), yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak apabila padanya terdapat faktor-faktor atau kejadian-kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Kedua, penanggung pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul dulu bahan pajaknya. Ketiga, mereka yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang yang dinamakan pemikul pajak, yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

2. Menurut Sifat Pajak

Menurut sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yakni pajak perseorangan (persoonlijk) dan pajak kebendaan (zakelijk) berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai kedua hal tersebut. a. Pajak perseorangan (persoonlijk) adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan dari diri serta keluarga wajib pajak. Hal ini dalam penentuan besarnya utang pajak harus memperhatikan keadaan dan kemampuan wajib pajak. Misalnya, status wajib pajak kawin atau tidak, berapa tanggungan dalam keluarga dan sebagainya sehingga hal itulah yang menentukan kemampuan bayar dari wajib pajak. b. Pajak kebendaan (zakelijk) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak

jenis ini umumnya merupakan pajak tidak langsung (seperti bea materai) sehingga siapapun dan dalam keadaan bagaimana pun, wajib pajak akan dikenai pajak secara sama.

3. Menurut Titik Tolak Pungutannya

Menurut titik tolak pungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada diri orang/badan yang dikenai pajak, artinya pajak subjektif ini dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) dengan subjek PPh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan bentuk usaha tetap (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000). Setelah mereka memenuhi syarat sebagai subjek baru, kemudian dilihat apakah mereka mempunyai penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak atau tidak. b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak ada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Dalam pajak objektif ini, hal pertama yang harus dilihat adalah objeknya yang berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, barulah kemudian dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak. Misalnya, yang pertama kali ditentukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah objeknya, yaitu bumi dan atau bangunan, baru kemudian dicari siapa yang menjadi subjek pajaknya.

4. Menurut Kewenangan Pemungutannya   

 Menurut kewenangan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. a. Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat, yang termasuk pajak pusat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Lelang, Bea Masuk dan Cukai. b. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut.  1. Jenis pajak provinsi a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. 2. Jenis pajak kabupaten/kota a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di samping pajak daerah dikenal juga apa yag dinamakan sebagai retribusi daerah yang dibagi ke dalam golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Negara, 2006: 18-22).