ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK 1

Mohon ma'af sebelumnya untuk Mahasiswa STISIP Banten  Raya Khususnya Semester VI kelas C atas keterlambatan materi kuliah untuk "Pengelolaan Administrasi Pajak" berikut reverensi materi Kuliahnya .

A.      Pengertian Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Soemarsaid Moertono dalam Effendi, 2006). Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan negara, ekonomi, maupun hukum mancanegara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain adalah sebagai berikut:

 1. Edwin Robert Anderson Seligman, dalam essay on Taxation (New York, 1925), menyatakan bahwa, “tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred”. Banyak yang keberatan atas “without reference” karena bagaimana pun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi “benefit” diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan (Brotodihardjo, 2003).

 2. Leroy Beaulieu, dalam Traite de la Science des Finances tahun 1906, menyatakan bahwa, “L’ impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que la Puissance publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du gouvernment”. Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau

dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah (Brotodihardjo, 2003).

 3. C. F. Bastable dalam bukunya Public Finance menyatakan, “Tax is compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers,” (Nurmantu, 2005).

 4. H. C. Adams dalam bukunya The Science of Finance merumuskan pajak sebagai “a contribution from the citizen to the public powers” (Nurmantu, 2005).

5. Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock dalam bukunya An Introduction to Taxation menyebutkan pajak sebagai, “Any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of aqual value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives”. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Zain, 2005).

6. P.J.A. Andriani merumuskan: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Brotodihardjo, 2003).

7. Rochmat Soemitro dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, merumuskan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro, 1991).Beberapa definisi di atas menyebutkan pajak sebagai

contribution dan nonpenal transfer of resources diartikan sebagai

iuran dan pungutan.Beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi pajak tersebut adalah:

1. A compulsory, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.

2. Contribution, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.

3. By individual or organizational, iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Received by the government, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara.

5. For public purposes, iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah tax base dan tax rate harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan

rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.

2. Pajak dapat dipaksakan

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajibpajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanak n kewajiban perpajakannya.

Tindakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal (UU No. 16 Tahun 2000). Sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditujukan bagi wajib pajak yang terlambat atau tak menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan. Tindak pidana fiskal merupakan tindak pidana atau

perbuatan yang dilakukan wajib pajak yang oleh undangundang diancam pidana, karena melawan atau bertentangan dengan hukum, yang dapat merugikan masyarakat dan negara dilakukan di bidang perpajakan (Soemitro dalam Devano dan Rahayu, 2006: 24). Tindak pidana fiskal yang melawan atau bertentangan dengan hukum:

a. Alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT

dengan tidak benar,

b. Sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang

berakibat merugikan negara,

c. Pengulangan tindak pidana.

Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah hukuman pidana penjara.Wewenang fiskus untuk memaksa juga dapat dalam bentuk penyitaan dan pelelangan harta wajib pajak (UU No.19 Tahun 2000). Jika sampai dengan batas waktu tertentu penagihan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan

surat tagihan pajak, wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, fiskus memiliki wewenang untuk melakukan  penyitaan. Dan sampai dengan batas waktu pengumuman lelang wajib pajak yang disita hartanya tidak memenuhi kewajibannya, maka harta tersebut dilakukan pelelangan

untuk dapat membayar kewajiban perpajakan wajib pajak pada negara.

Fiskus juga berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan dan penyanderaan (UU No. 19 Tahun 2000). Yang dimaksud pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, yang dimaksud dengan

penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannyadi tempat tertentu.

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan,melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakankeadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana

yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah.

Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah

digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparatur negara maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

5. Berfungsi sebagai budgetair dan regulerend Fungsi budgetair (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi regulerend adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu (Devano dan Rahayu, 2006: 23-25).